Pemerintah Kabupaten Melawi dan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Melawi, Selasa (27/02/2024) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, N. A. Anggini Sari, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, Wakapolres Melawi, Kepala OPD, serta Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Melawi.
Kegiatan High Level Meeting dilaksanakan merupakan tindaklanjut sekaligus evaluasi terhadap program TP2DD dan TPID yang sudah berjalan di Kabupaten Melawi.
Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen dalam sambutannya mengatakan kegiatan High Level Meeting ini diselenggarakan dengan harapan terciptanya road map yang disusun oleh Tim Teknis TP2DD Kabupaten Melawi sebagai rekomendasi kebijakan serta koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan program kerja elektronifikasi transaksi keuangan daerah di Melawi.
“Tentunya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat yang telah menjadi mitra Pemda dalam upaya pengendalian inflasi dan percepatan perluasan digitalisasi daerah, dan telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa di tahun 2023, Pemkab Melawi memperoleh insentif fiskal dari Pemerintah Pusat atas kinerja pengendalian inflasi sebesar 11 miliar rupiah yang merupakan capaian kinerja melalui upaya pengendalian inflasi.
“Pada tahun 2024 ini, Pemkab Melawi juga mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi dengan fokus pada rekonstruksi jalan, gerakan tanam, ketersediaan pasokan dengan peningkatan produksi pertanian dan peternakan,” jelasnya.
Wakil Bupati juga mengatakan Pemkab Melawi terus berupaya melaksanakan inovasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Pemkab Melawi telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai bekerjasama dengan Bank Kalbar Nanga Pinoh sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, N. A. Anggini Sari dalam paparannya mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, keuangan inklusif serta integrasi ekonomi keuangan digital nasional.
“Berdasarkan IETPD Semester II Tahun 2023, Kabupaten Melawi tergolong IETPD Maju dengan skor 78,38%. Status Pemda digital dapat didorong melalui peningkatan realisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS serta integrasi sistem keuangan Pemda dengan Bank Rekening Kas Umum Daerah,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat juga menyampaikan terkait peluang implementasi ETPD, diantaranya indeks ETPD Melawi yang masuk dalam kategori potensial, realisasi QRIS penerimaan daerah sudah dapat dilakukan, jangkauan wilayah cukup luas sehingga potensi penerimaan besar apabila dilakukan secara non tunai, dan kondisi jaringan cukup baik. (PROKOPIM/Fariz).
