NANGA PINOH – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kegiatan penyusunan PJPK tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Senin (26/10/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Si., Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Melawi, Drs. Joko Wahyono, M.Si., pimpinan BPS Kabupaten Melawi, pimpinan BPJS Melawi, serta para penyuluh KB.
Penyusunan PJPK menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kependudukan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjawab berbagai tantangan kependudukan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Melawi.
Plt. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Drs. Joko Wahyono, M.Si., menjelaskan bahwa penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Menurutnya, penyusunan PJPK bertujuan mengidentifikasi kondisi, potensi, dan permasalahan kependudukan di daerah, menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, menyelaraskan program dengan dokumen perencanaan daerah, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Melalui dokumen tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rencana aksi yang realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. PJPK juga akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Melawi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa PJPK merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan kependudukan selama lima tahun ke depan, termasuk target tahunan dan langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mencapainya.
Ia menjelaskan, PJPK memuat 30 indikator yang berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan dan tugas perangkat daerah, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, serta aspek pembangunan lainnya. Oleh karena itu, penyusunannya membutuhkan dukungan data yang akurat dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Selain itu, target dalam PJPK harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah, sehingga pembangunan kependudukan menjadi bagian yang terintegrasi dengan arah pembangunan daerah.
“Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini merupakan upaya agar kita memiliki arah pembangunan kependudukan yang jelas, terarah, dan implementatif dalam lima tahun ke depan. Setiap tahun harus memiliki target dan rencana aksi yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 283 kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun PJPK. Di Provinsi Kalimantan Barat, seluruh kabupaten/kota juga telah berproses, dengan lima kabupaten/kota telah menyelesaikan dokumen tersebut, sementara daerah lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, siap mendampingi dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam proses penyusunan dokumen PJPK. Ia berharap Kabupaten Melawi dapat menyelesaikan penyusunan dokumen tersebut pada tahun 2026 sesuai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya, penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek sekaligus pelaku utama pembangunan.
Ia menjelaskan, berbagai tantangan kependudukan, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga, pemerataan persebaran dan mobilitas penduduk, hingga penataan administrasi kependudukan, memerlukan penanganan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Sekda mengimbau seluruh perangkat daerah terkait agar berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan PJPK, terutama dalam penyediaan data, penentuan indikator kinerja, penetapan target, serta perumusan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kependudukan.
Penyusunan dokumen tersebut juga perlu memperhatikan lima pilar utama pembangunan kependudukan, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
“Pembangunan kependudukan tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sekda berharap dokumen PJPK Kabupaten Melawi dapat disusun berdasarkan data yang akurat, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program juga harus disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan target yang direncanakan dapat tercapai.
Melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Melawi berharap pembangunan kependudukan semakin terarah dan terintegrasi, kualitas sumber daya manusia terus meningkat, serta pembangunan keluarga semakin berkualitas guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.
