NANGA PINOH – Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Melawi Tahun 2026 di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Rabu (26/8/2026). Rakor tersebut menjadi forum koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta pasokan dan distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Melawi.
Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan agen LPG 3 kilogram bersubsidi, serta anggota TPID Kabupaten Melawi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati mengatakan pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, inflasi dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, perubahan harga komoditas, gangguan rantai distribusi hingga kondisi cuaca yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian.
Wakil Bupati mengungkapkan, berdasarkan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Agustus 2026, terdapat peningkatan indeks perkembangan harga sejumlah komoditas di Kabupaten Melawi, khususnya cabai merah, daging sapi dan cabai rawit.
Kondisi tersebut, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Khusus komoditas cabai, Kabupaten Melawi termasuk daerah dengan indeks perkembangan harga yang tinggi untuk kategori kabupaten di luar Pulau Jawa.
“Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius kita bersama. Inflasi bukan semata-mata berbicara mengenai angka dan data statistik. Lebih dari itu, inflasi berkaitan langsung dengan daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegas Wakil Bupati.
Untuk itu, Wakil Bupati meminta TPID Kabupaten Melawi terus mencermati perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan melalui pemantauan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar setiap gejolak harga maupun gangguan pasokan dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.
Koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, Bulog serta pihak terkait juga diminta terus diperkuat. Apabila diperlukan, pemerintah dapat melakukan langkah intervensi yang terukur guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Perkuat Pengawasan BBM dan LPG 3 Kilogram
Selain komoditas pangan, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap pasokan dan distribusi BBM serta LPG 3 kilogram bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Melawi.
Menurut Wakil Bupati, kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Gangguan pasokan maupun distribusi dapat berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, terganggunya distribusi bahan pangan hingga memberikan tekanan tambahan terhadap harga kebutuhan pokok.
Karena itu, Wakil Bupati meminta koordinasi dengan Pertamina, agen, pangkalan, aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait semakin diperkuat. Pemerintah harus memastikan pasokan mencukupi kebutuhan masyarakat dan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran serta sesuai ketentuan.
Wakil Bupati juga menegaskan agar pengawasan terhadap tata kelola dan penyaluran BBM serta LPG 3 kilogram bersubsidi ditingkatkan.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan keterbatasan pasokan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyaluran yang tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penyaluran dan distribusi, Wakil Bupati meminta agar segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan Berhenti pada Pembahasan dan Data
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu perangkat daerah atau satu instansi. Diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, BUMN, pelaku usaha, distributor serta seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan hanya berhenti pada pembahasan dan data. Setiap permasalahan yang kita temukan di lapangan harus diikuti dengan langkah penyelesaian yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan,” pesannya.
Wakil Bupati berharap rakor TPID dapat menghasilkan langkah konkret dan strategi efektif dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, menjaga pasokan BBM dan LPG 3 kilogram, serta memperkuat sinergi antarinstansi.
“Pada akhirnya, seluruh upaya yang kita lakukan harus bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga daya beli, memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Melawi,” pungkasnya.
