Turut mendampingi Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Kabupaten Melawi, Dirut Bank Kalbar.
Melalui sambutannya, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi telah menerima paket bantuan sosial perlindungan sosial terhadap dampak inflasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemkab Melawi menerima sebanyak 13.148 paket bantuan sosial dari Pemprov Kalbar yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Gubernur. Paket bantuan ini terdiri dari Beras Premium 5kg, Gula 1kg, Minyak Goreng 1 liter, Teh 1 kotak, Deterjen 440 gram, dan sabun mandi 2 pcs”, terangnya.
Selanjutnya, Bupati Melawi meminta bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya dan penerimanya harus benar-benar layak, pantas, dan berhak yang menerima.
“Saya minta Camat dan Kepala Desa benar-benar mendata warga yang benar-benar layak, pantas, dan berhak menerima bansos ini. Memang banyak warga yang terdampak inflasi saat ini, namun kita harus benar-benar bisa memprioritaskan mana warga yang benar-benar layak menerimanya.”, tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyalurkan paket bantuan program perlindungan sosial ini.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum dalam sambutannya mengingatkan pentingnya mengupdate data Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Data PKH ini harus selalu diupdate, sehingga nantinya penerima bantuan sosial benar-benar layak dan pantas membutuhkannya untuk menghindari salah sasaran”, ujarnya.
Gubernur berharap bantuan sosial ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat akibat dampak inflasi yang terjadi saat ini.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Camat se-Kabupaten Melawi, Kepala Desa, dan Tokoh masyarakat. (HUMAS/Fariz)
