Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen yang juga merupakan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Melawi mengikuti rapat kerja teknis tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BKKBN Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, selasa (19/07/2022).
Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk membangun komitmen bersama sebagai upaya percepatan penurunan stunting sekaligus perumusan strategis dalam penguatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H., membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan yang dihadiri seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota di Kalimantan Barat selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., perwakilan jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat , Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos., M.Si, Ketua Sekretariat TPPS Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hadir sebagai narasumber, yaitu DR. Mailan Panggabean, S.E., M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ir. Sukaliman, M.T., dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, drg. Harry Agung Tjahyadi, M.Kes.
Rakornis yang diikuti 155 peserta tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting yang ditandatangani Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Tim TPPS Provinsi serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua TPPS Kabupaten/Kota, untuk memperkuat peran pemerintah dalam pencegahan stunting di Kalimantan Barat.
Saat memaparkan materi yang berjudul “Peran Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan Penanganan Stunting di Kalbar”, Wagub Kalbar menjelaskan bahwa penanganan stunting sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan target penurunan yang akan dicapai di tahun 2022 sudah terlihat berdasarkan data tahun 2019, 2021.
“Kita menginginkan target angka stunting Kalimantan Barat sebesar 17% di tahun 2024 bisa tercapai. Saat ini masih di angka 29,68% dimana trennya sedang turun dan pelaksanaan pencegahan stunting juga sudah sampai di tingkat desa. Semua pihak bekerja sama, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Organisasi Persit, Bhayangkara, Dharma Wanita, dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Kemudian, selain menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana penanganan stunting juga menggunakan anggaran yang ada di Bappeda Provinsi Kalbar dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Untuk pencairan anggaran DAK, biasanya menggunakan termin per triwulan dan perlu ada laporan secara tertulis terlebih dahulu agar dananya bisa dikeluarkan,” jelas H. Ria Norsan.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen dalam keterangannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya menurunkan angka stunting dengan membantuk 15 lokus stunting pada tahun 2022. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Melawi juga telah melaksanakan rembuk stunting sebagai penguatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi.
“Kita optimis angka stunting di Melawi akan turun, langkah-langkah terus kita upayakan seperti membentuk 15 lokus stunting, rembuk stunting, dan terakhir yang baru saja kita laksanakan adalah pelatihan kader pembangunan manusia yang berada di desa-desa. Semoga upaya kita membuahkan hasil yang baik dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di Melawi”, ujar Wakil Bupati. (HUMAS/Fariz)
